Modernisasi Pendidikan Nasional: Pemerintah Wujudkan Renovasi 100 Ribu Sekolah dan Penyediaan Smartboard Hingga 2029
Pemerintah menetapkan renovasi 100 ribu sekolah dan penyediaan layar pintar di setiap kelas sebagai prioritas nasional hingga 2029 untuk memeratakan kualitas pendidikan serta mempercepat digitalisasi pembelajaran di seluruh Indonesia.
Jakarta, REDRUMNEWS1 -- Pemerintah secara resmi memasukkan percepatan revitalisasi fasilitas pendidikan dan digitalisasi ruang kelas ke dalam daftar Program Kerja Prioritas Nasional RUU APBN 2027. Langkah strategis ini dirancang untuk memastikan seluruh peserta didik di Indonesia mendapatkan akses terhadap tempat belajar yang layak, aman, modern, dan bermartabat dari Sabang sampai Merauke.
Dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027 di Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menuntaskan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan secara menyeluruh tanpa terkecuali, mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga lingkungan pesantren.
"Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Program renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat dan harus selesai paling lambat 2029," ujar Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan rincian arah kebijakan anggaran pemerintah di hadapan para anggota dewan.
Pemerintah mencatat lompatan signifikan dalam percepatan perbaikan fisik sekolah dalam beberapa tahun terakhir. Setelah berhasil merenovasi lebih dari 71 ribu satuan pendidikan hingga pertengahan 2026, sasaran revitalisasi kini ditingkatkan secara masif hingga mencapai target 100 ribu sekolah pada 2027, sebelum akhirnya ditargetkan tuntas total pada 2029.
Presiden Prabowo Subianto menambahkan bahwa fokus revitalisasi fisik ini tidak hanya menyasar perbaikan struktur bangunan utama seperti atap, dinding, atau ruang kelas yang retak dan rapuh, melainkan juga mencakup pembenahan mendasar pada fasilitas sanitasi sekolah. Pemerintah mewajibkan setiap sekolah memiliki toilet dan kamar mandi yang bersih, higienis, serta layak pakai demi menjaga kesehatan dan kenyamanan para siswa selama proses belajar mengajar berlangsung.
Berjalan seiring dengan perbaikan sarana fisik, pemerintah mempercepat modernisasi proses pembelajaran melalui penyediaan teknologi Interactive Flat Panel (IFP) atau layar pintar di ruang-ruang kelas. Kehadiran teknologi interaktif ini dirancang untuk mengubah metode pengajaran konvensional menjadi lebih interaktif berbasis visual interaktif, sekaligus memangkas kesenjangan kualitas materi pembelajaran antara sekolah di kota besar dan sekolah di wilayah terluar, tertinggal, serta terpencil (3T).
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa transformasi digital dan perbaikan infrastruktur ini merupakan bagian dari ekosistem besar pembenahan pendidikan nasional. Oleh karena itu, program prioritas ini juga diperkuat dengan kepastian pembebasan biaya pendidikan pada sekolah-sekolah negeri serta penyaluran bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) secara lebih tepat sasaran.
Sinergi berkelanjutan antara perbaikan sarana fisik, pemenuhan teknologi digital di ruang kelas, dan penguatan akses pendidikan gratis ini membuktikan keberpihakan penuh pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas, sekaligus mengikis ketimpangan kualitas pendidikan di seluruh pelosok tanah air.
Dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027 di Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menuntaskan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan secara menyeluruh tanpa terkecuali, mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga lingkungan pesantren.
"Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Program renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat dan harus selesai paling lambat 2029," ujar Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan rincian arah kebijakan anggaran pemerintah di hadapan para anggota dewan.
Pemerintah mencatat lompatan signifikan dalam percepatan perbaikan fisik sekolah dalam beberapa tahun terakhir. Setelah berhasil merenovasi lebih dari 71 ribu satuan pendidikan hingga pertengahan 2026, sasaran revitalisasi kini ditingkatkan secara masif hingga mencapai target 100 ribu sekolah pada 2027, sebelum akhirnya ditargetkan tuntas total pada 2029.
Presiden Prabowo Subianto menambahkan bahwa fokus revitalisasi fisik ini tidak hanya menyasar perbaikan struktur bangunan utama seperti atap, dinding, atau ruang kelas yang retak dan rapuh, melainkan juga mencakup pembenahan mendasar pada fasilitas sanitasi sekolah. Pemerintah mewajibkan setiap sekolah memiliki toilet dan kamar mandi yang bersih, higienis, serta layak pakai demi menjaga kesehatan dan kenyamanan para siswa selama proses belajar mengajar berlangsung.
Berjalan seiring dengan perbaikan sarana fisik, pemerintah mempercepat modernisasi proses pembelajaran melalui penyediaan teknologi Interactive Flat Panel (IFP) atau layar pintar di ruang-ruang kelas. Kehadiran teknologi interaktif ini dirancang untuk mengubah metode pengajaran konvensional menjadi lebih interaktif berbasis visual interaktif, sekaligus memangkas kesenjangan kualitas materi pembelajaran antara sekolah di kota besar dan sekolah di wilayah terluar, tertinggal, serta terpencil (3T).
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa transformasi digital dan perbaikan infrastruktur ini merupakan bagian dari ekosistem besar pembenahan pendidikan nasional. Oleh karena itu, program prioritas ini juga diperkuat dengan kepastian pembebasan biaya pendidikan pada sekolah-sekolah negeri serta penyaluran bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) secara lebih tepat sasaran.
Sinergi berkelanjutan antara perbaikan sarana fisik, pemenuhan teknologi digital di ruang kelas, dan penguatan akses pendidikan gratis ini membuktikan keberpihakan penuh pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas, sekaligus mengikis ketimpangan kualitas pendidikan di seluruh pelosok tanah air.